Manado, Kabarmanado.com – Gerakan Save Sangihe Island (SSI) terus memperjuangkan penolakan masuknya PT Tambang Mas Sangihe atau TMS di Kabupaten Sangihe. Terakhir, kelompok ini juga mendesak legislator provinsi Sulut menerbitkan rekomendasi untuk membatalkan perizinan korporasi tersebut.
Jull Takaliuang selaku salah satu pencetus SSI, mendorong DPRD Sulut bersama pihak eksekutif untuk bisa membuat rekomendasi terkait penolakan PT. TSM beroperasi di kepulauan Sangihe, karena rekomendasi DPRD Sulut pernah dilakukan pada jaman Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, pada saat penolakan Tambang di area Minahasa Utara (Minut).
“Bekas-berkas rekomendasi tersebut masih ada kepada saya dan tersimpan rapi, kiranya pihak DPRD Sulut dapat membuat rekomendasi juga untuk penolakan PT TMS ini,” ujar dia dalam hearing dengan Komisi 3, Senin (10/05/2021).
Demikian juga Samsared Barahama, juga dari SSI, menyebut pesan pihak Kementerian ESDM yang mengatakan kalau ingin membatalkan perizinan maka harus membawa rekomendasi dari pemerintah daerah.
“Itu yang disampaikan Kementerian ESDM saat kami bertatap muka,” sebut Samsared.
DPRD Provinsi menjadi harapan terakhir SSI untuk memperjuangkan penolakan tambang emas, atau pada sisi ini menerbitkan rekomendasi membatalkan perizinan PT TMS. Ini karena menurut SSI, eksekutif dan legislatif di daerah mereka tidak memperlihatkan sikap jelas pada pertambangan tersebut. Padahal di sisi lain, rakyat terancam kehilangan banyak hal bila tambang tersebut beroperasi.
Kedatangan SSI diterima Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay didampingi Berty Kapojos selaku Ketua Komisi III, Melky Jakhin Pangemanan anggota Komisi IV dan legislator dapil Nusa Utara, Ronal Sampel.
Berty mengatakan usai menampung aspirasi warga, legislatif akan mengundang dinas terkait membahas operasional tambang emas di Sangihe. Baru-baru ini, ujar Victor, para wakil rakyat telah menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanyakan persoalan tersebut. KKP menurut dia tak tahu hal tersebut karena tidak ada koordinasi dari kementerian yang lain.
Ronal Sampel yang ikut dipilih oleh rakyat Sangihe ke DPRD Sulut, tegas mengaku ikut menolak keberadaan PT TMS.
“Untuk itu kita perlu adanya persatuan. Jika seluruh masyarakat Sangihe ada persatuan tidak berani mereka beroperasi, 42 ribu hektar lahan ini masih sifatnya izin, namun yang memiliki hak untuk menjualnya itu adalah masyarakat setempat, tidak ada gunanya kita memperjuangkan penolakan PT TMS ketika pemilik tanahnya menjualnya, untuk itu kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat Sangihe untuk tidak menjual tanah berapa pun harganya,” jelas Ronal.
MJP pun memberikan tanggapannya, bahwa masalah di Sangihe adalah masalah seluruh masyarakat Sulut, untuk itu harus diperjuangkan secara bersama-sama.
Aspirasi Warga
Elmi Piter mewakili masyarakat Kampung Bowone, dalam tatap muka itu meminta anggota DPRD Sulut membantu masyarakat Sangihe untuk penolakan masuknya PT MSM.
“Kami memohon kepada bapak-bapak dari DPRD Provinsi Sulut untuk membantu kami dalam penolakan PT. TMS ini, dimana ketika PT. TMS ini masuk maka akan terjadi perubahan hidup yang akan kami rasakan,” ujarnya sembari bermohon.
Jika PT TSM masuk ke pulau Sangihe akan berdampak besar kepada setiap pekerjaan masyarakat lokal, dimana pekerjaan sebagai petani dan nelayan akan terganggu.
“Untuk saat ini kebutuhan berkebun dan nelayan cukup bagi kami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan hasil bertani dan nelayan pun banyak anak-anak dari kepulauan Sangihe duduk dan lulus dari perguruan tinggi,” jelasnya.
“Kami akan tinggal dimana jika PT. TSM diijinkan beroperasi, kami sudah tidak tahu mau pindah kemana lagi, sekali lagi mohon bantuannya kepada anggota DPRD Sulut untuk bisa membantu kami masyarakat kepulauan Sangihe ini,” tambah dia.
Ridel Sipir menyampaikan, masuknya korporasi tersebut mengancam peradaban, sama halnya merusak etnis, ini namanya tindakan kebiadaban.
“Leluhur kami memberikan pesan kepada kami jangan mewariskan bencana kepada anak dan cucu kita dikemudian hari. Dan kami generasi yang menerima pesan tersebut akan kami perjuangan sampai kapanpun, kami akan terus menjaga,” tegasnya.
“Jika ada serpihan kasih yang tersisa dari anggota DPRD Sulut, tolong bantu kami, tolong generasi kami. Dan kami ingin menyampaikan, ketika pesan dan permohonan kami tidak diindahkan, maka akan keluar keaslian kami selaku adat dari Sangihe,” ungkap Ridel.
Perwakilan WALHI Sulut, Theo Runtuwene menegaskan, salah satu dampak dari PT TSM ketika beroperasi dapat mempengaruhi yang namanya air bersih, maka masyarakat Sangihe akan krisis air bersih, masalah ini harus diperhatikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Sangihe.
Berty Kapojos menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh SSI dan WALHI Sulut.
“Semua masukan bapa dan ibu akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut sekalian akan disampaikan kepada eksekutif,” ujar dia.
Usai pertemuan itu, perwakilan SSI diterima Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen di ruangannya. Dari hasil pertemuan yang tidak lama, Alfred Pontolondo salah satu aktivis SSI melanjutkan hasil pembicaraan mereka.
“Ketua DPRD Sulut meminta SSI terus melakukan clash action, kemudian akan secepatnya menfasilitasi pertemuan lintas komisi DPRD Sulut dengan menghadirkan dinas SDM, DLH, KKP dan BNSP sekalian menghadirkan SSI,” jelas Alfred.(Kifli).
SSI Desak DPRD Sulut Terbitkan Rekomendasi Batalkan Izin PT Tambang Mas Sangihe
