Menko Polhukam RI, Mahfud MD, bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat di Sulut.(Foto:ist).
Manado, Infosulut.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait untuk membahas Pemilu dan Pilkada 2024 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu malam (19/3/2023) ).
Acara bertajuk ‘Malam Bacarita Deng Menko Polhukam RI’, dengan Tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang Demokratis’ itu, Mahfud MD menegaskan tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadwal Pemilu 2024.
“Satu-satunya cara untuk mengubah jadwal pemilu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” katanya.
“Mau nunda pemilu? Ya, harus mengubah Undang-Undang Dasar. karena MPR atau DPR tidak bisa membuat UU mengubah jadwal pemilu,” sambungnya.
Ia melanjutkan bahwa, jadwal pemilu itu muatan konstitusi, bukan muatan Undang-undang. Penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi yang termuat dalam UUD 1945.
“Konstitusi juga mengamanatkan masa jabatan Presiden genap selama lima tahun,” papar Mahfud.
Menkopolhukam juga menjelaskan bahwa, jadwal teknis pemilu itu memang di undang-undang.
“Tapi jadwal definitif, periodik, itu muatan konstitusi. Tidak bisa diubah oleh UU maupun oleh undang-undang, harus pembuat konstitusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengingatkan sekalipun MPR ingin melakukan perubahan konstitusi, akan sangat berat. Sebab untuk mengubah konstitusi harus berhadapan dengan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
“Kalau enggak sampai 2/3 di sidang itu, maka sidang MPR tidak sah,” tegasnya.
Biaya politik yang harus dibayar untuk melakukan kesepakatan dalam mengubah konstitusi juga mahal, dibandingkan menyelenggarakan pemilu.
“Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengungkapkan sangat berterima kasih atas kehadiran Menko Polhukam di Sulut.
“Karena di survei KPU, Sulut merupakan salah satu daerah yang rawan Pilkada, tapi selama saya mengikuti Pilkada tidak ada permasalahan di Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Gubernur Olly mengatakan dengan kehadiran pak Menko Polhukam di Sulut tambah mempersatukan seluruh masyarakat.
“Dan penyelenggara pemilu serentak di Sulut lebih memberikan semangat, sehingga kita berdoa bersama, agar agenda pemerintah di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik,” sebutnya.
Ia melanjutkan sudah menjadi kewajiban bagi semua untuk bisa mewujudkan pemilu dan pilkada yang mutasi, karena sangat menentukan keberuntungan dan arah kehidupan bangsa dan daerah kedepan.
“Agar proses Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerjasama yamg harmonis bagi semua pihak, agar kita bisa berjalan bersama-sama dan di Provinsi Sulut sudah terbukti, dengan kerjasama yang harmonis kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik serta berkualitas, taat asas dan taat hukum,” ucap orang nomor satu di Sulut ini.
Ia menuturkan dalam pilkada serentak di Sulut, kampanye dan politik identitas sampai saat ini belum bermaanfaat, karena masyarakat Sulut bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani.
“Kebhinekaan dan kondisi masyarakat di Sulut sampai saat ini bisa terjaga dengan baik, semua atas peran serta dari stakeholder, termasuk peran serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tentunya forum resmi pemerintah yakni Forum Kerukunan Umat Beragama,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan dalam Pilkada dan Pemilu serentak nanti semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandas Gubernur Sulut dua periode ini.(Kifli).
Mahfud MD : Tidak Ada Kekuatan Hukum Maupun Politik Dapat Menunda Jadwal Pemilu 2024
