Manado, infosulut.id – Rapat badan anggaran, Jems tuuk meminta komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah aset di Sulawesi Utara. Selasa (11/07/2023).
Jems tuuk menjelaskan, sesuai dengan hasil pada rapat Paripurna dimana masih ditemui masalah perihal aset, Dari sisi angka tidak perlu mengotak atik lagi karena itu sudah dilaksanakan audit oleh Kepala inspektorat dan BPK.
“Saya hanya ingin meminta penjelasan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait Temuan BPK terhadap aset audit tahun 2022 sudah sampai dimana, delapan tahun saya jadi anggota DPRD Provinsi Sulut, selama itu pula permasalahan aset di Sulut tidak terselesaikan,” kata Jems
Katanya lagi, tanah perangkat daerah dari 237 masih terdapat 51 bidang tanah yang belum bersertifikat, tanah sekolah dari 210 masih ada 12 yang belum bersertifikat.
Sementara untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat dari 1334 masih ada 636 yang belum diketahui prosesnya seperti apa.
“Saya mau minta komitmen dan penegasan apakah bisa terselesaikan pada tahun ini atau tidak,” minta Jems.
Di samping itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Mecki Onibala mengungkapkan, dalam rangka penyelesaian permasalahan aset di Provinsi Sulut telah diarahkan oleh BPK-RI agar segera di selesaikan.
“Saya yakin ini bisa selesai tahun 2023 ini atau paling lambat tahun depan dan kami tarus berupaya,” terang Mecky.
Jems pun meminta pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk segera memberikan daftar aset yang bermasalah untuk dapat diikuti perkembangan penyelesaiannya.
Peliput : Candle
Editor : Julkifli
Anggota DPRD Jems Tuuk Minta Pemerintah Tegas Soal Penangan Permasalahan Aset di Sulut
