Manado, Infosulut.id – Mengantisipasi potensi meningkatnya tekanan inflasi menjelang perayaan hari natal 2023 dan tahun baru 2024 serta sebagai preemptive action penyusunan program strategis pengendalian inflasi di tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw.
Pertemuan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu (04/11/2023), juga diikuti oleh Walikota Bitung, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Kep. Talaud, Bupati Sitaro, Wawali Manado, Pj Walikota Kotamobagu, Pj Walikota Minahasa Tenggara, Pj Bupati Minahasa, Perwakilan walikota/bupati lainnya
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya. 
Pada HLM tersebut, Gubernur Sulut memberikan arahan agar Tim TPID Sulut semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengantisipasi peningkatan inflasi menjelang natal dan tahun baru.
Sebagai tindak lanjut, adapun upaya optimalisasi program pengendalian inflasi melalui sinergi Gelar Pangan Murah (GPM) dengan penyaluran bantuan sosial, kontinuitas pasar Bulog, dan pemanfaatan insentif fiskal untuk pengendalian inflasi. Selain itu, terdapat rekomendasi kebijakan sebagai strategi jangka pendek yaitu penyaluran bibit siap tanam, pupuk dan alsintan; subsidi angkut komoditas pangan; serta, utilisasi pos pantau barang/komoditas.
Sedangkan, untuk strategi jangka menengah panjang dapat dilakukan dengan intensifikasi/perluasan lahan berkolaborasi dengan Gapoktan, Pilot project pembangunan green house; dan Demplot ke Poktan.
HLM ini juga menjadi ajang launching website integrasi data terkait pengendalian harga di Sulut, yaitu Neraca Pangan, informasi harga pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi. Website bertujuan untuk memudahkan integrasi data antar instansi dalam mengakses informasi ketersediaan dan kebutuhan pasokan dan harga komoditas pangan.
Selanjutnya, kegiatan ini dirangkaikan pula dengan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Pos Check Point di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Boolang Mongondow Selatan untuk memudahkan pemantauan pergerakan lalu lintas komoditas pangan jalur darat dalam rangka mendukung pendataan alur lalu lintas komoditas pangan Sulut
Gubernur Olly juga menyinggung para kepala daerah yang lebih memilih mengirim staf sebagai perwakilan.
Akibat mengabaikan rakor TPID maka sebagai konsekuensinya kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi, tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkapnya.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah, terutama saat mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.
Ia menegaskan agar tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.
“Jangan anggap inflasi itu sederhana, sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tegasnya sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut jauh di bawah nasional.
“Setelah dievaluasi saya beberapa kali tidak hadir, makanya di tahun 2023 ini harapannya Sulut kembali juara satu,” kisahnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp 11 miliar, Minahasa Selatan Rp 2 triliun, Bolaang Mongondow Rp 9 miliar dan Minahasa Utara Rp 9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” ungkap Prasmuko.
Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan pemangku kepentingan.(Advetorial/Diskominfo Sulut).
Dipimpin Gubernur Olly, Ini Kesepakatan Pada Rakor TPID Provinsi Sulut 2023
