Manado, Infosulut.id – Rapat Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut kembali di gelar, dalam agenda tersebut Anggota pansus yang juga anggota DPRD Sulut, yakni Toni Supit tegaskan terkait dengan anggaran dan Sanksi Hukum dalam ranperda tersebut, Selasa (27/02/2024) Ruang rapat Serbaguna DPRD Provinsi Sulut.
“Walaupun Budaya kita ini dari berbagai latar belakang, tapi tentu kita harus mampu mengakomodir semua dan belajar dari apa yang sudah di lakukan oleh provinsi DKI jakarta,” tutur toni
Lanjut Legislator PDIP tersebut, dimana walaupun DKI Jakarta fokus pada budaya Betawi, namun dalam aturan mereka juga ada pasal-pasal yang mengurus budaya yang lain.
“Kita melihat, walaupun pengaruh ibu kota negara, tapi mereka mampu untuk mengakomodir itu semua, itu terlihat dari salah satu infrastruktur mereka yakni perpustakaan yang mengurus budaya,” kata Toni
karena disana ada seperti UPT sehingga bisa terlihat apa yang sudah dilakukan oleh mereka.
“Kemudian, apa yang telah disampaikan, saya rasa sudah sesuai, namun kita perlu memperhatikan kembali terkait dengan Sanksi Hukum dari ranperda tentang kebudayaan ini,” jelasnya dalam rapat tersebut .
Tutup Toni Supit, bahwa perlu juga di lihat dari segi anggaran, karena jika anggaran kurang bagaimana bisa berjalan .
Diketahui rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti dari rapat ranperda Sebelumnya, Rapat di pimpin langsung oleh ketua Pansus Jems tuuk.
Peliput : Candle
Editor : Julkifli M
Toni Ingatkan Terkait Sanksi Hukum dan Anggaran Dalam Pembahasan Ranperda Kebudayaan
