Manado, Infosulut.id – Anggota DPRD Sulut, Ismail Dahab Meminta Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Tetap konsisten pada keputusan awal saat Rapat lintas komisi, yang meminta agar proyek reklamasi Pantai Manado Utara di hentikan untuk sementara.
Sebelumnya Ismail Dahab mengatakan keprihatinannya terhadap masyarakat yang akan terdampak proyek reklamasi Pantai Manado Utara, Senin (01/07/2024) Ruang rapat serbaguna DPRD Sulut.
“Masyarakat lagi lagi terpinggirkan, Dimana pantai mereka, tempat dimana mereka bisa mendapatkan ikan, janji mereka terhadap tambatan perahupun hingga hari ini juga belum selesai,” kata ismail
Lanjut legislatif tersebut dengan memberikan apresiasi kepada bapak ibu yang hingga hari ini tetap memberi diri dan mudah mudahan hal tersebut karena kesadaran, sekaligus juga memberikan apresiasi kepada saudara saudara yang kemarin datang dan menolak
“Tetapi saya ingatkan kepada pihak pengembang, jangan sampai kehadiran kehadiran mereka, kehadiran pengembang disitu, masyarakat dibelah menjadi dua, apalagi jika mereka bersaudara sepupu hanya karena perbedaan pendapat lalu kemudian mereka di adu Kalau ini terjadi, perusahaan menggunakan metode metode memecah bela maka saya katan perusahaan bapak jahat,” ungkap Ismail pada rapat tersebut.
Sahutnya lagi Kalau sewaktu waktu mereka diperhadapkan satu sama lain, dapat ia katakan sekali lagi pengembang jahat dan tidak mempunyai pri kemanusiaan
“Kemudian beberapa Minggu yang lalu juga kita rapat disini dan DPR bersepakat sampai ada penjelasan yang benar benar clear, perusahaan harus menghentikan dulu operasinya, sampai benar benar tidak ada konflik sosial, itu yang hasil rapat DPR kemarin dan itu sudah menjadi keputusan lembaga DPR,” jelasnya
Ia kembali berharap pihak pengembang dapat menghormati keputusan DPR, kemudian tidak lagi menggunakan perangkat negara yang diluar dari kewenangannya, apapun dari aksi masyarakat.
Karena sempat viral kemarin di sosial media di proyek tersebut menggunakan tentara terhadap masyarakat, ” itu tidak boleh pak, tentara alat pertahanan, jadi sekali lagi bahwah menurut saya dan juga keputusan DPR, DPR juga harus konsisten dengan keputusannya, Kita lihat DPR benar konsisten dengan keputusan kemarin, sampai benar benar tidak ada konflik, apakah tidak ada kerusakan ekosistem lingkungan itu juga menjadi penting,” sahut lagi beliau
Kemudian ia mengatakan, mereka memahami bahwa ini adalah kewenangan pemerintah pusat, apalagi kemarin pak Jems juga yang paling keras berbicara di ruang rapat paripurna, berbicara kepada eksekutif, pemerintah pusat, karena yang mendapat dampaknya adalah pemerintah provinsi dan kota manado
“Kita DPRD tidak menolak juga tidak menerima namun harus konsisten dengan sikap awal itu, gar problem problem konfliknya di selesaikan dulu Kalau masih ada yang menolak jangan dulu di lanjutkan, karena itu berpotensi konflik,” kunci Ismail Dahab .
Selanjutnya di tempat yang sama yakni pihak pengembang Martinus Salim direktur PT Manado Utara perkasa menjelaskan
Pihak mereka sedang melakukan kordinasi dengan pihak Polda untuk keamanan, dan yang dilakukan masih di tahap awal.
“Karena di Polda itu butuh proses, kami sementara meminta bantuan dari Babinsa dan babinkamtib untuk keamanan,” pungkas Direktur PT Manado Utara Perkasa Kepada Awak Media.
Peliput : Candle
Editor : Julkifli
Keras ! Ismail Dahab Kecam Tindakan Pengembang Di lokasi Reklamasi Pantai Manado Utara.
