Jakarta, Infosulut.id – Anggota Dewan Pers periode 2022-2025, Atmaji Sapto Anggoro mengungkapkan bahwa perubahan iklim menjadi isu lingkungan terbesar yang kerap kali disorot oleh pemberitaan di Indonesia. Yakni dengan perolehan sebesar 31,8 persen.
Hal ini merupakan hasil dari pemantauan menggunakan big data monitoring Newstensity yang dilakukan pada periode 1 Januari – 31 Oktober 2023. Adapun media dalam pantauan tersebut yakni mencapai 17.544 media online, 437 media cetak dan 176 media elektronik (tv dan radio).
“Ada 398.201 berita terkait dengan isu lingkungan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan isu perubahan iklim menjadi isu lingkungan yang paling banyak disorot dengan porsi 31,8 persen,” kata Sapto dalam acara Green Press Community yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Lebih lanjut dia menyayangkan bahwa pemerintah masih menjadi narasumber utama media atau jurnalis saat memberitakan isu lingkungan sepanjang 2023. Menurut Sapto, top 10 persen narasumber seluruhnya berasal dari pemerintah, kepolisian, dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Isu perubahan iklim, narasumbernya masih orang-orang tertentu saja. Seharusnya bisa ditambah dengan pengamat agar lebih akseleratif,” katanya.
Adapun isu lingkungan lainnya yang dibahas di Indonesia adalah kebakaran hutan (27,3 persen), polusi udara (21,5 persen), limbah plastik (11,5 persen), dan Deforestasi (3,8 persen).
Acara GPC, yang berlangsung hingga Kamis (9/11/2023), menghadirkan berbagai learning session, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pers, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa.
Pada hari terakhir, SIEJ, sebagai penyelenggara GPC, mengundang tiga Calon Presiden Republik Indonesia — Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto — untuk hadir menyampaikan rencana kerangka kebijakan terkait lingkungan hidup yang mereka siapkan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.(Kifli).
Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro Kritik Pemberitaan Perubahan Iklim Condong ke Pemerintah
