Manado, Infosulut.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara mempertanyakan anggaran pemeliharaan bendungan Bolmong raya dalam rapat bersama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut.
Hal tersebut di sampaikan langsung oleh anggota DPRD Sulut komisi III Amir Liputo dalam ruang rapat komisi III, Selasa (16/01/2024).
“Jadi pertama, dari hasil kunjungan kami di lapangan, ini ada masalah serius yang kami minta penjelasan, kalau ini tidak di tangani, nanti kami akan menghubungi Sekretaris Provinsi (Sekpeov) dan bagian keuangan. Ada dua masalah yang akan kita hadapi, dari 7 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Sulawesi Utara, itu rata-rata sentimennya sudah berada di ambang batas. Ini tinjauan kami langsung, bukan hanya air yang berada di atas yang di tampung oleh bendungan tapi sudah ada banyak bebatuan,” tutur Amir Liputo dalam pembahasan bersama dinas PUPR.
Kembali Amir Liputo mengatakan, Bagaimana air akan dialirkan kalau sudah banyak bebatuan. jika dibiarkan akan mengganggu saluran-saluran primer dan sekunder dari bagian irigasi yang ada, kemudian ada persoalan kedua yang akan mengganggu produksi padi dari masyarakat sulut
“Dari penjelasan bapak kabid tadi, ini tidak ada anggaran pemeliharaan untuk tahun 2024, sementara hal ini sangat urgent, sudah di usulkan, tapi tidak di akomodir, hari ini ibu kadis kami tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar, karena kami juga mitra kerja. Coba ibu jelaskan ke kita, kenapa ini anggaran tidak ada dan terpotong kemana,” sahut Amir Liputo
Lanjut beliau, agar bersama mencari jalan keluarnya, karena kalau dibiarkan akan sangat berdampak, pertama bagi bendungan karena kerusakan, jika dibiarkan rusak ratusan miliar hingga trilliun akan merugi. Kemudian yang kedua produksi padi, dan yang ketiga akan merusak saluran-saluran yang ada.
“Sentimennya ibu sudah mengarah ke situ, karena terhalangi oleh batu, tadi dari Kabid menyarankan 20 Milliar, contoh di moayat yang di sarankan 2 milliar tetapi tidak tembus dalam tindak lanjut pembiayaan pemeliharaan, ini coba ibu kadis jelaskan ini terpotong dimana, apa penjelasan badan anggaran (BANGGAR) TAPD,” ungkap dia
Kembali beliau mengatakan bahwa dulunya beliau hampir 20 tahun di badann anggaran, dan yang menjadi pertanyaan beliau adalah; kenapa tidak ada dana pemeliharaan, padahal menurutnya ini sangat urgent, karena menjamin ketersediaan beras, pemeliharaan bendungan yang harganya hingga ratusan miliar bahkan triliunan.
“Kami tidak memiliki kepentingan di Bolmong Raya, tetapi yang kami pikirkan nasib rakyat Sulawesi Utara dan bendungan yang ratusan miliar harganya, mengenai produksi beras juga dari 2,8 tersisa tinggal 1,2,” jelas Amir Liputo
Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR Silut, Deicy Paath mengatakan, ini bukan kewenangan beliau untuk menjelaskan terkait anggaran tersebut.
“Tahun 2024 memang ada anggarannya, tetapi memang tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Cuma dengan anggaran Operasional, bukan dengan anggaran yang usulkan fisiknya,” kata ibu kadis.
Selanjutnya, anggota DPRD Yongki Limen yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan bahwah, seharusnya hal-hal seperti ini di bahas dulu secara bersama sebelum di bahas di BANGGAR.
“bukannya ingin membela ibu kadis, dari 3 tahun lalu saya sudah mengatakan berkali kali. Pembahasan tolong teman-teman di BANGGAR, 6 orang di komisi III, kenapa tidak pernah di bahas disini. jangan salahkan ibu kadis, makanya teman-teman sebelum dibahas di BANGGAR . Seharusnya bahas disini,” ujar Yongki Limen
Tutup Yongki limen, kalau BANGGAR sudah tentukan sesuai kemendagri yang baru itu berarti sudah sah, karena memang ini tidak di bahas bersama sebelum berlanjut di badan anggaran.
Penulis : Candle
Editor : Julkifli
Dana Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Bendungan Bolmong Raya di Pertanyakan DPRD Sulut
