Wagub Steven Kandouw dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko pada Capacity Building dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut di Ruang Rapat KPw BI Provinsi Sulut, pada Rabu (31/1/2024).(foto: ist)
Manado, Infosulut.id – Mewakili Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw membuka Capacity Building dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, pada Rabu (31/1/2024).
Saat membuka kegiatan, Wagub Kandouw juga menyampaikan beberapa hal penting dalam upaya pengendalian inflasi di Sulut.
“Walaupun sempat hujan, tapi semangat berperang inflasi saya rasa harus tetap diperjuangkan. Sebab, kita tahu persis bagaimana bahayanya inflasi,” tuturnya.
Kendati pada tahun 2023, ungkap Wagub Kandouw, laju inflasi bisa terkendali. Bahkan, jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Namun, tahun ini, tetap harus menjadi perhatian.
“Tidak lepas dari kerja sama kita, koordinasi kita baik dari Bank Indonesia, pemerintah daerah dan juga TPID provinsi dan kabupaten/kota. Jadi saya mewakili pak gubernur ucapkan terima kasih atas kerja sama luar biasa ini,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menambahkan dalam menekan inflasi perlu dilakukan dengan empat pilar. Yaitu menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Akan tetapi, kata dia, tahun 2024 masih ada tantangan.
“Pasti pelaku atau saya katakan bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi kita tahun lalu,” ujarnya.
Olehnya, Kandouw meminta untuk tidak jumawa dengan capaian yang diraih tahun 2023.
“Menurut hemat saya perlu sustainable dilanjutkan. Seperit gerakan pangan murah dan operasi pasar. Ini ternyata mampu melawan. Walaupun bandit pangan ngamuk,” tegasnya.
Terkait untuk insentif fiskal, Wagub Kandouw kembali mengingatkan mendorong kepada kepala daerah dan DPRD agar disisihkan untuk pengendalian inflasi.
“Sosilaisiasi lintas nomenklatur, jangan hanya Dinas Sosial, Dinas Pangan, Perdagangan lunga visi inflasi. Semua harus diarahkan ke sini. Contoh Dinas Infokom terus menyuarakan bahayanya inflasi, tentang bahaya tengkulak beroperasi,” jelasnya seraya meminta masyarakat agar tidak panik dengan memborong bahan pokok di Sulut karena stoknya mencukupi.
Selain itu, Wagub Kandouw juga mengharapkan pengendalian inflasi diambil dari dana desa. Di mana, tahun lalu hanya terserap 2 persen.
“Sudah direspons ibu kepala perbendaharaan hanya 2 persen dana desa, malah turun. Mudah-mudahan rakor ini disosialisasikan lagi agar naik. Paling tidak 5 persen,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko mengatakan rapat koordinasi ini merupakan rapat perdana di tahun 2024.
Ia pun mengapresiasi capaian yang diraih di tahun lalu.
“Harapan kami prestasi yang terukir tahun lalu bisa terus ditingkatkan. Dan tantangan 2024 tentunya tidak ringan. Kami berharap bisa melakukan persiapan lebih awal,” tuturnya.(Kifli)
Pengendalian Inflasi di Sulut, Ini Hal Penting Disampaikan Wagub Kandouw Saat Buka Rakor TPID
