Bank Indonesia provinsi sulut menggelar Capacity Building dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Kantor BI Sulut, Rabu(31/1/2024).(Foto:ist).
Manado, Infosulut.id – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Capacity Building dan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Kantor BI Sulut, Rabu(31/1/2024).
Kegiatan tersebut digelar untuk tetap menjaga kestabilan harga dan pengendalian inflasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko dalam sambutannya turut memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang di Tahun 2023, telah mendapat penghargaan yang bersama TPID menjaga stabilitas harga.
“Banyak selamat bagi Nominasi I untuk TPID award tingkat provinsi wilayah Sulawesi, Pemenang TPID Kota/Kab berprestasi wilayah Sulawesi untuk Kota Minahasa, Penerima insentif fiskal periode pertama untuk Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan dan penerima insentif fiskal periode ketiga untuk periode ketiga untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara,” kata Andry.
Meski begitu, dia mengajak untuk tidak cepat berpuas diri sehingga diperlukan adanya kewaspadaan di tahun 2024 ini.
“Di tengah good news tersebut, tetap diperlukan kewaspadaan melalui evaluasi serta penyusunan rencana program pengendalian inflasi ke depan. Terkhusus untuk Sulawesi Utara, terdapat beberapa upside risk, diantaranya kenaikan harga pakan ternak ayam, penurunan pasokan bawang merah, mobilitas distribusi di tengah cuaca buruk, serta puncak HBKN pada saat Paskah dan Idul Fitri,” katanya.
Untuk itulah, Andry menyampaikan pentingnya capacity building dan rakor ini sebagai upaya mitigasi risiko tersebut, maka TPID Sulut memerlukan penguatan program pengendalian inflasi.
“Baik melalui program dalam menjaga ketersediaan pasokan, mendorong kelancaran distribusi, keterjangkauan harga untuk masyarakat, serta melakukan komunikasi bijak berbelanja. Selain penguatan program, diperlukan juga evaluasi atas program pengendalian inflasi sebelumnya di tahun 2023,” tambahnya.
Dirinya pun berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta dalam proses pelaksanaannya bisa membuka ruang diskusi sehingga dapat menyusun laporan TPID yang baik serta dapat menjadi salah satu masukan dalam implementasi program-program pengendalian inflasi unggulan daerah.
“Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi medium kontribusi kita bersama untuk menjaga kestabilan harga di Sulut seraya mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Ditempat yang sama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menyampaikan apresiasi karena semangat dari instansi terkait hingga datang walaupun cuaca hujan karena ingin menseriusi dan ‘berperang’ menjaga inflasi di Sulut.
Menurut Wagub, meski di tahun 2023, laju inflasi bisa terkendali, bahkan jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Namun, tahun ini, tetap harus menjadi perhatian.
“Jadi itu semua bisa terkendali karena tidak lepas dari kerja sama kita, koordinasi kita baik dari Bank Indonesia, pemeritnah daerah dan juga TPID provinsi dan kabupaten/kota. Jadi saya mewakili pak gubernur ucapkan terima kasih atas kerja sama luar biasa ini,” terangnya.
Dia menambahkan dalam menekan inflasi perlu dilakukan dengan empat pilar. Yaitu menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Akan tetapi, kata dia, tahun 2024 masih ada tantangan.
“Pasti pelaku atau saya katakan bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi kita tahun lalu,” ujarnya. Olehnya, Kandouw meminta untuk tidak jumawa dengan capaian yang diraih tahun 2023. “Menurut hemat saya perlu sustainable dilanjutkan. Seperit gerakan pangan murah dan operasi pasar. Ini ternyata mampu melawan. Walaupun bandit pangan ngamuk,” tegasnya.
Terkait untuk insentif fiskal, Wagub Kandouw kembali mengingatkan mendorong kepada kepala daerah dan DPRD agar disisihkan untuk pengendalian inflasi.
“Sosilaisiasi lintas nomenklatur, jangan hanya Dinas Sosial, Dinas Pangan, Perdagangan lunga visi inflasi. Semua harus diarahkan ke sini. Contoh Dinas Infokom terus menyuarakan bahayanya inflasi, tentang bahaya tengkulak beroperasi,” jelasnya seraya meminta masyarakat agar tidak panik dengan memborong bahan pokok di Sulut karena stoknya mencukupi.
Selain itu, Wagub Kandouw juga mengharapkan pengendalian inflasi diambil dari dana desa. Di mana, tahun lalu hanya terserap 2 persen. “Sudah direspons ibu kepala perbendaharaan hanya 2 persen dana desa, malah turun. Mudah-mudahan rakor ini disosialisasikan lagi agar naik. Paling tidak 5 persen,” tukasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Hartke Andries Kepel, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negeri Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Frenkie Son, Kanit 2 Subdit I Indagsi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, AKP Herdi Manampiring, Perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ika Purnama Hutagalung, Sekretaris Daerah dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dari 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Asim Saputra, Kepala Badan Urusan Logistik Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo Abdul Muis, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sulawesi Utara Erwin Situmorang, serta Bapak dan Ibu anggota TPID se-Sulawesi Utara.(Kifli).
Kendalikan Inflasi 2024, Bank Indonesia Perwakilan Sulut Gelar Capacity Building dan Rakor TPID
