Manado, Infosulut.id – Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perbincangan dalam rapat Laporan pertanggung jawaban gubernur tahun 2023, Senin (29/04/2024). Ruang rapat paripurna
Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sulut yakni Ismail Dahab, mengatakan setiap tahunnya terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Dinas Perempuan dan Anak tidak bisa berbuat lebih, karena mereka belum memiliki payung hukum tentang peraturan daerah (Perda) perlindungan anak,” kata legislator dari Bolmong Raya tersebut .
Ismail merasa ada keanehan yang terjadi, ketika sulut di anugerahi sebagai provinsi layak anak. Namun tidak memiliki perda tentang perlindungan anak.
“Hal ini, kata Ismail, penting untuk diseriusi dan segera dibuat Perda perlindungan terhadap anak dan perempuan,” tutur Ismail .
Di tempat yang sama, sekretaris DPRD Sulut yakni Steve kepel mengatakan, Perda P3A (Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak) sudah masuk di Propemperda (Program pembentukan peraturan daerah) dan Tinggal menunggu undangan insiatif DPRD.
Peliput : Candle
Editor : Kifli
Ismail Dahab Angkat Suara Terkait Masalah Kekerasan Perempuan Dan Anak
