Manado, Infosulut.id – Provinsi Sulawesi Utara Capai target tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sulawesi Utara capai di atas rata – rata nasional Hal ini diungkapkan oleh Yanuar Nugroho, Ph.D, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden pada Kabinet Kerja, mewakili Sekertaris Nasional SDGs, Pungkas Bahjuri Ali saat Launching SDGs Center, di Gedung Kantor Pusat PT. Bank Sulutgo, yang diselengggarakan Unsrat SDGs Center, Selasa (6/8/2024).
“Capaian Sulawesi Utara diatas Rata-rata Nasional,” ungkapnya pada giat yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Drs. Steven Kandouw didampingi Asisten 3, Fransiskus Manumpil.
Ia menerangkan, bahwa masa depan Negara ini ada di Timur Indonesia. Bukan lagi di Jawa. Di Indonesia sudah ada 52 Kampus yang memiliki SDGs Center.
“Kita harus memastikan kampus-kampus di Indonesia Timur memiliki SDGs Center. Unsrat harus menjadi motor penggerak di Indonesia Timur,” imbuhnya seraya berharap kolaborasi dari semua pihak terus didorong untuk pengembangan SDGs Center.
Sementara itu, Wagub Kandouw dalam paparannya, mengungkapkan SDGs merupakan upaya, ikhtiar yang mulia, yang sudah di sepakati oleh dunia, yang ditargetkan pada 2030 mendatang untuk dicapai.
“Sisa 6 tahun ini kita berupaya sebaik mungkin. Dimana ada niat di situ ada jalan. Kerja ini harus dilakukan secara simultan. Istilah saya gotong royong, istilah lain pentahelix. Yang melibatkan Kampus-kampus, Pers dan oramas lainnya,” jelas Kandouw.
Meskipun capaian Sulut diatas rata-rata Nasional, Wagub Kandouw optimis bisa lebih dari saat ini.
“Tadi dikatakan Pak Yanuar, bahwa capaian Sulut diatas rata-rata Nasional. Menurut hemat saya kita pasti masih bisa lebih dari itu,” kata Kandouw.
Ia mengungkapkan, bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sasaran-sasaran tentang SDGs di Sulut.
“Waktu lalu, dengan adanya covid, kita semua jungkir balik, sasaran-sasaran kita tentang SDGs ini banyak mengalami hambatan. Tahun kemarin, Pemprov dan Daerah menghadapi masalah inflasi. Bahkan regulasi Pemerintah Pusat sering berubah-ubah. Belum lagi transfer Pemerintah Pusat ke daerah menurun, inikan merupakan ironi untuk kita menciptakan SDGs dan lainnya,” keluh Kandouw seraya meminta kepada Yanuar Nugroho, Ph.D untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Termasuk masalah pengangkatan dan Pembayaran P3K, lanjut Kandouw, janji Pemerintah Pusat bakal membayar gaji P3K, yang terjadi malah daerah yang membayar.
“THL di angkat jadi P3K, janjinya Pemerintah Pusat yang bayar, ternyata Bupati yang bayar. Ada juga P3K tidak direkrut dari THL kita,” bebernya.
Bahkan menurut Kandouw, terdapat sejumlah regulasi yang dibisa dikatakan jadi hambat terhadap SDGs di Sulut.
“Belum lagi regulasi-regulasi lainnya, banyak yang dikotomi, bukan memberikan kemudahan, tapi memberikan kesulitan bagi kita. Namun begitu kita akan tetap berupaya agar SDGs ini tetap berhasil. Tetap kita lakukan, tidak boleh kita tawar. Jangan Tunggu 6 Tahun, tapi saat ini apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan,” pungkasnya.(Kifli).
Sulut Capai Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (S
