Manado, infosulut.id – Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Sulawesi Utara (Sulut). Dalam kunkernya, Tim Ombudsman RI yang dipimpin oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih meninjau penyelenggara pelayanan publik di Sulut. Ada tiga sektor yang dilakukan layanan fasilitas, yakni di bandar udara, lembaga pemasyarakatan dan pelayanan di bidang pendidikan.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan untuk mendesain Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, karena bandara tersebut merupakan perlintasan asing, khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.
Ini luar biasa, selain Jakarta ada Manado (pintu masuk penerbangan luar negeri ke Indonesia). Kita lihat sejauh apa fasilitasi TKA di bandara. Karena yang kita harapkan mereka masuk ke negara kita tanpa dampak negatif terutama Covid-19,” ungkapnya usai bertemu dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (8/10/2021).
Sementara itu, terkait spesifik di lembaga pemasyarakatan, ia tempat tersebut harus dilakukan pembenahan.
Itu kan tempat-tempat tertutup, jarang diketahui publik.
“Kita ingin didalam terutama dalam pembinaan warga binaan ada beberapa yang perlu diperbaiki. Semoga dapat respon di tingkat wilayah dan pusat,” tukasnya.
Ia menambahkan dalam pertemuan dengan Gubernur Olly juga menyampaikan hal tersebut dengan fasilitasi pelayanan di bidang pendidikan.
“Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, di tingkat provinsi terutama kabupaten/kota. Kita concern di sana,” terangnya.
“Dapat respon positif dari pak gubernur,” sambungnya.
Lebih jauh dari perencanaan di beberapa penyelenggara pelayanan publik di Sulut, ada beberapa catatan atau rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Terkait dengan pelintasan asing di bandara, diharapkan dapat menyiapkan manajemen resiko.
“Itu harus dapat perhatian. Jangan sampai ada masalah baru yang disediakan,” harapnya.
Sementara untuk rekomendasi di lembaga pemasyarakatan, membenahi terkait kesehatan warga binaan, seperti sanitasi air, listrik, saluran, dapur umum untuk konsumsi para penghuni lapas.
“Perlu diperhatikan itu. Nanti rekomendasi ini disampaikan ke kementerian hukum dan HAM. Perlu perhatian. Karena banyak yang sudah kedaluwarsa, perlu diperbaiki agar pelayanan warga binaan semakin baik,” bebernya.
Sementara terkait pelayanan publik di bidang pendidikan, kata dia, telah direspons positif oleh Gubernur Olly.
Lanjutnya, Apa yang dilakukan pak gubernur tentang komite sekolah harus berkoordinasi dengan sekolah terkait pungutan agar tidak ada disparitas sekolah yang jauh dari kota.
“Tadi juga kami singgung terkait dengan guru honorer. Sulut kan akan diterima 3000 guru itu prioritas, jadi CPNS atau PPPK,” tandasnya.(Kifli).
